A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada pasal 10 disebutkan bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsinya tersebut ASN dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar profesi yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan anti Korupsi yang disingkat ANEKA. Selain itu, dapat mengaktualisasikannya dalam memberi pelayanan kepada publik sehingga pelayanan prima bisa terwujud.

Peraturan baru tentang tentang ASN tertuang dalam Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 2014, yang secara implisit menghendaki bahwa ASN yang umum disebut sebagai birokrat bukan sekadar merujuk kepada jenis pekerjaan tetapi merujuk kepada sebuah profesi pelayanan publik.

Selanjutnya pada pasal 63 ayat 3 dan 4 dan tercantum dalam Peraturan Kepala LAN No.1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon PNS dijelaskan bahwa calon PNS wajib menjalani masa pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana lalu lintas adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan instansi yang mempunyai tugas pokok pemerintah di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan dan pembagian urusan Pemerintah Daerah dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota. Salah satu tugasnya adalah mewujudkan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan ketertiban transportasi. Proses berlalu lintas merupakan suatu bentuk interaksi antara pengguna jalan dengan fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia. Parkir adalah salah satu kegiatan dalam berlalu lintas yang mana membutuhkan fasilitas berupa penyediaan lahan untuk para penggunanya. Untuk meningkatkan pelayanan jasa parkir, maka diperlukan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap juru parkir sebagai wujud untuk menunjang aspek keamanan dan kenyamanan. Parkir yang aman serta berizin merupakan salah satu program Pemerintah Kota Palembang yang bertujuan agar terbebasnya dari pungutan-pungutan pada parkir liar. Tujuan tersebut dapat dipenuhi dengan dukungan inventaris melalui digitalisasi lokasi parkir sehingga didapatkan titik parkir secara akurat pada seluruh jaringan jalan di Kota Palembang.

Parkir merupakan keadaan tidak bergerak setiap kendaraan yang bersifat sementara waktu. Pengertian parkir tersebut jelas berbeda dengan pengertian berhenti yang merupakan keadaan tidak bergerak dalam suatu kendaraan untuk sementara waktu dengan pengemudi yang tidak meninggalkan kendaraan. Kegiatan parkir dapat dilakukan pada badan jalan dan di area parkir khusus diluar badan jalan. Setiap kendaraan yang memarkirkan kendaraannya akan dikenai retribusi parkir yang telah ditentukan pada peraturan daerah, apabila ada oknum yang meminta lebih dari ketentuan yang telah di tentukan oleh peraturan daerah demi mencari keuntungan sendiri maka pungutan tersebut dapat dikatakan sebagai pungutan liar atau pungli. Pungutan liar juga dianggap sebagai pemerasan yang bisa diancam dalam pasal 368 (KUHP).