Beranda » E-Proper
LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN KOLABORASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAN FORUM PONDOK PESANTREN PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HIBAH KEAGAMAAN
Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si | BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan | Tahun 2024Abstrak
Salah satu latar belakang dilaksanakannya Reformasi Birokrasi adalah kualitas pelayananpublik yang belum memenuhi harapan masyarakat, dalam arti
tingkat kepuasan masyarakat masih rendah, ditandai masih banyaknya keluhan – keluhan terhadap penyelenggara pelayanan publik, baik yang berkaitan
dengan prosedur pelayanan yang masih terkesan berbelit – belit. Kelambatan dalam pengurusan, biaya yang tidak terjangkau maupun sikap petugas
pelayanan yang tidak mencerminkan sikap sebagai abdi masyarakat. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah secara tegas telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan ditempuh melalui 3 jalur, yakni : peningkatan
pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing. Maka tampak bahwa pelayanan publik mempunyai
peranan yang sangat penting sebagai salah satu tugas umum pemerintah disamping regulasi dan pemberdayaan. Isu dari proyek perubahan ini adalah “Belum optimalnya pelayanan bantuan hibah keagamaan yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Selatan serta Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan yang berdampak pada penyaluran hibah yang lambat, tidak tepat waktu dan perlu dilakukan pengkajian ulang”. Kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat, dalam arti tingkat kepuasan masyarakat masih rendah, ditandai masih banyaknya keluhan – keluhan terhadap penyelenggara pelayanan publik, baik yang berkaitan dengan prosedur pelayanan yang masih terkesan berbelit – belit. Kelambatan dalam pengurusan, pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten/kota yang berakibat keterlambatan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masih rendahnya Sumber daya manusia yang dimiliki pondok pesantren dalam perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban bantuan hibah yang tidak