A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan cita-cita bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publiK yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelahnya disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN merupakan aparatur sipil negara memiliki kekuatan dan kemampuan professional kelas dunia, berintegrasi tinggi non parsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi non parsial dan kesejahteraan tinggi, serta dipercaya publik dengan dukungan sumber daya manusia.

Berdasarkan Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mngembangkan kompetensi. Dalam bidang pendidikan, guru sebagai ASN memegang peranan vital yang berfungsi sebagai pelaksana Kebijakan Publik, Pelayan Publik, dan Perekat dan Pemersatu Bangsa, serta memiliki nilai-nilai dasar profesi yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan anti Korupsi yang disingkat ANEKA. Selain itu, dapat mengaktualisasikannya dalam memberi pelayanan kepada publik sehingga pelayanan prima bisa terwujud.

Pelayanan publik di bidang pendidikan harus bisa menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai-nilai ANEKA dan melaksanakan kedudukan dan peran ASN demi tercapainya tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU   Nomor   20   Tahun   2003   yaitu   tujuan   pendidikan   nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditetapkan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Masa prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegritas untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pelatihan dasar CPNS dapat dilaksanakan dengan cara latsar CPNS Klasikal, latsar CPNS terpadu atau Blended Learning, pelatihan mandiri secara daring, dan pelatihan jarak jauh atau Distance Learning. Peserta pendidikan dasar mengikuti pembelajaran menggunakan metode on-off kampus. Pada waktu on kampus selama 18 hari, peserta diklat diberi materi mengenai ANEKA dan Peran dan kedudukan ASN. Kemudian dilanjutkan dengan waktu off kampus kurang lebih 30 hari peserta mengaktualisasikan rancangan yang bertempat di instansi pemerintah asal peserta.

Di unit kerja, guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan proses pembelajaran, karena guru yang langsung berhadapan dengan peserta didik dikelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas agar hasil belajar peserta didik baik salah satunya dengan cara memberikan motivasi agar peserta didik lebih aktif di kelas. Dengan menumbuhkan keaktifan belajar peserta didik, maka proses pembelajaran menjadi lebih bersemangat dan hasilnya lebih memuaskan.